TANJUNGPINANG (ADVERTORIAL) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum (pandum) fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda perubahan APBD Kota Tanjungpinang TA 2023.
LIDIKNUSANTARA.COM – Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang Novaliandri Fathir tersebut berlangsung di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungpinang, Jalan Daeng Marewa No. 2 Senggarang, Tanjungpinang, Kepulauan Riau pada Jumat (22/09/2023).
Sebelumnya diketahui, tujuh fraksi DPRD Tanjungpinang yakni PDIP, Golkar, Nasdem, Gerindra, PKS, Demokrat Amanat Bernurani, dan Pembangunan Kebangsaan menyampaikan pandum. Ketjuh fraksi tersebut setuju agar Ranperda APBD Kota Tanjungpinang TA 2023 dilakukan pembahasan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.
Maka pada rapat paripurna ini, Pj (penjabat) Wali Kota Tanjungpinang, Hasan, S.Sos., menyampaikan jawaban atas pandum ketujuh fraksi DPRD Tanjungpinang.
Fraksi PDIP
Pandangan umum fraksi PDIP adalah tentang belum optimalnya sinergitas antar isu strategis maupun permasalahan pembangunan dengan perencanaan program kegiatan yang telah maupun akan diadakan pada perubahan APBD 2023.
Contohnya menyangkut infrastruktur wilayah yang dikaitkan dengan beberapa permasalahan pembangunan, seperti urusan PUPR maupun Perkim, yang masih terdapat permasalahan. Permasalahan itu menyangkut optimalisasi penyediaan air baku, satinasi yang layak, hingga penanganan banjir di beberapa wilayah.
Terkait itu, Hasan menyebut Pemkot Tanjungpinang sedang menyusun kebijakan tata ruang untuk menanggulanginya. Salah satunya adalah pembangunan drainase di Kecamatan Tanjungpinang Timur, khususnya di wilayah Taman Harapan Indah dan Bintan Centre.
“Pemkot Tanjungpinang sudah berusaha merealisasikan pembangunan infrastruktur, baik melalui APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota. Namun, dalam implementasinya masih belum optimal. Kendala utamanya yakni menyangkut penyediaan lahan,” terangnya.
Kedua yaitu tentang pengentasan kemiskinan. Terkait hal itu, Hasan menyebut program pengentasan kemiskinan telah dilakukan dengan upaya lintas sektor OPD dan didukung dengan keterlibatan Baznas dan dunia usaha melalui program CSR.
Kemudian, terkait saran fraksi PDIP mengenai belanja hibah, Hasan menyebut Pemkot Tanjungpinang akan memberikan bantuan hibah secara tepat sasaran. Juga meminimalisir penyalahgunaan bantuan hibah tersebut.
“Pemkot Tanjungpinang akan memperhatikan tugas dan fungsi dari masing-masing OPD, indikator kinerja utama pembangunan maupun permasalahan pembangunan yang ada, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah, seperti yang disarankan fraksi PDIP,” terang Hasan.
Fraksi Partai Golkar
Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar memberi apresiasi atas upaya pemkot Tanjungpinang dalam meningkatkan PAD. Fraksi Partai Golkar memberi saran agar Pemkot Tanjungpinang terus berupaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dari sektor retribusi dan pajak. Juga mereviu dan mengevaluasi permasalah yang ada agar PAD dapat terus meningkat.
“Pemkot Tanjungpinang telah mengalokasikan 40 persen dari naskah perjanjian hibah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemilu serentak. Saran dari fraksi Golkar terkait efisiensi anggaran akan menjadi perhatian kami ke depan,” ucap Hasan.
Fraksi Partai Nasdem
Fraksi Partai Nasdem“Kami sampaikan, target PAD pada Ranperda APBD 2023 turun menjadi Rp169,5 Miliar dibanding APBD murni TA 2023 sebesar Rp187,93 Miliar. Itu karena melihat laporan realisasi anggaran Pemkot Tanjungpinang per 31 Agustus 2023 baru mencapai 54,44%. Sehingga dirasa perlu dilakukan penyesuaian atas target pada Ranperda perubahan APBD 2023,” terang Hasan.
Fraksi Partai Nasdem memberi saran agar Pemkot Tanjungpinang mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah. Menanggapi itu, Hasan menyebut langkah-langkah strategis yang disarankan fraksi Nasdem akan menjadi perhatian Pemkot Tanjungpinang.
Hasan menyebut, Pemkot Tanjungpinang telah mengalokasikan 40% dari naskah perjanjian hibah daerah yang diberikan dalam bentuk hibah uang kepada penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu. Hal itu berdasarkan terbutnya surat edaran Mendagri tentang pendanaan pemilihan kepala daerah.
“Pemkot Tanjunpinang akan memperhatikan pengelolaan anggaran agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan memperhatikan asas keadilan dan merata, seperti yang disarankan fraksi partai Nasdem,” ucanya.
Fraksi Partai Gerindra
Pemkot Tanjungpinang mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Gerindra karena telah mendukung pemerintah melakukan kebijakan belanja dalam perubahan APBD TA 2023 dengan memaksimalkan belanja daerah dalam rangka penanganan dampak inflasi untuk kegiatan yang lebih prioritas dan produktif untuk pemulihan ekonomi.
Fraksi partai Gerindra pun mengampresiasi Pemkot Tanjungpinang atas upaya meningkatkan PAD. Untuk itu, Pemkot Tanjungpinang juga berterima kasih.
“Arah kebijakan belanja daerah pada Ranperda perubahan APBD TA 2023 akan kami laksanakan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan dampak yang baik bagi Pemkot Tanjungpinang,” jelas Hasan.
Selain itu, Pemkot Tanjungpinang juga berterima kasih kepada Fraksi Partai Gerindra yang senantiasa mengingatkan bahwa program dan kegiatan yang terdapat pada SKPD berdasarkan urusan Pemda dan organisasi.
“Pemkot Tanjungpinang akan berkoordinasi dengan DPRD Kota Tanjungpinang dalam urusan pemerintah daerah. Sehingga dapat terwujud pembangunan yang lebih baik dan masyarakat yang sejahtera,” kata Hasan.
Fraksi PKS
Fraksi PKS menyampaikan pandangan umumnya, yakni belum maksimalnya upaya peningkatan PAD, program seragam sekolah gratis yang masih kurang tepat sasaran, SPT PBB tidak terakomodir dengan baik kepada masyarakat yang seharusnya menerima, belum dilakukannya pemerataan dan peningkayan kualitas sekolah dalam upaya untuk mendukung keberhasilan sistem zonasi.
Kemudian, perlunya melengkapi sarana dan prasarana pada sektor perhubungan, pendidikan, kesehatan, kepemudaan, teknologi, dan sektor lainnya dalam rangka menciptakan kehidupan yang lebih layak. Lalu terkait mitigasi bencana di Kota Tanjungpinang, seperti banjir, pohon tumbang, kecelakan, dan sebagainya. Hingga peninjauan kembali terhadap fungsi Baznas.
Menanggapi berbagai pandangan itu, Hasan menyebut bahwa pemkot Tanjungpinang akan menjadikannya sebagai catatan penting yang harus segera diperbaiki ke depannya.
“Kemudian dalam hal pengelolaan RSUD sebagai BLUD, tentunya kami juga berharap RSUD Tanjungpinang dapat memaksimalkan pendapatan yang diterima untuk menciptakan pelayanan yang maksimal bagi masarakat,” ujarnya.
Fraksi Gabungan Demokrat Amanat Bernurani
Terhadap pandangan umum fraksi gabungan Demokrat Amanat Bernurani, Hasan mengatakan, “Pemkot Tanjungpinang akan melakukan upaya-upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dan akan lebih memperhatikan penggunaan belanja daerah agar tepat sasaran.”
Fraksi Pembangunan Kebangsaan
Menjawab pandangan umum fraksi Pembangunan Kebangsaan, Hasan menyebut Pemkot Tanjungpinang akan berupaya meningkatkan PAD dengan lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
Penulis: Adnan Fadhil
Editor: Redaksi
Discussion about this post