Lidiknusantara.com, Tanjungpinang – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, memberikan apresiasi tinggi atas capaian pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang menempatkan wilayah ini di peringkat keempat nasional dalam pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri Tahun 2026 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Senin (6/4/2026).
Dalam sambutannya secara virtual, Bima Arya mengungkapkan bahwa ekonomi Kepri pada tahun 2025 tumbuh pesat hingga mencapai angka 7,89 persen dengan inflasi yang tetap terkendali pada posisi 3,54 persen.
Bahkan, Kabupaten Kepulauan Anambas mencatatkan lonjakan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa hingga 17,36 persen.
“Capaian pembangunan Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kinerja impresif di tingkat nasional. Kekompakan adalah kunci untuk mempertahankan capaian yang sudah baik ini,” tegas Bima Arya di hadapan seluruh pemangku kepentingan.
Selain pertumbuhan ekonomi, Wamendagri menyoroti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri yang mencapai skor 80,53. Skor itu adalah salah satu yang tertinggi di Indonesia. Kemudian, ia juga menyoroti tren penurunan pengangguran terbuka yang kini berada di angka 4,85 persen.
Meski kapasitas fiskal daerah dinilai kuat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) melampaui dana transfer pusat, Bima mengingatkan pemerintah daerah untuk tetap waspada terhadap ketegangan geopolitik global yang dapat memicu kenaikan harga energi.
Menanggapi arahan pusat, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 akan berfokus pada program pembangunan yang terintegrasi dan menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
“Tema dan prioritas RKPD 2027 harus menjadi arah nyata pembangunan yang berkelanjutan, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Ansar.
Di sektor pendidikan, Ansar berkomitmen memperluas akses melalui beasiswa bagi siswa berprestasi maupun kurang mampu, serta memperkuat pendidikan vokasi.
Sementara di bidang ekonomi, pemerintah daerah melanjutkan program subsidi margin bunga nol persen untuk pelaku UMKM serta memberikan jaminan ketenagakerjaan bagi nelayan, petani, dan pekerja sektor informal.
Gubernur juga memaparkan keberhasilan daerah dalam menurunkan angka stunting hingga ke level 15 persen dan pencapaian cakupan kesehatan semesta (UHC) sebesar 98,43 persen.
Untuk infrastruktur, program “Kepri Terang” dan peningkatan konektivitas antarwilayah tetap menjadi prioritas utama guna memacu pemerataan ekonomi di seluruh pulau.
“Kami akan melanjutkan revitalisasi Pulau Penyengat sebagai pusat sejarah bahasa Melayu, termasuk pembangunan museum dan monumen bahasa nasional,” tambah Ansar mengenai pelestarian budaya.
Musrenbang ini ditutup dengan penyerahan penghargaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 kepada pemerintah kabupaten/kota sebagai bentuk apresiasi atas akuntabilitas pengelolaan anggaran di wilayah Kepulauan Riau. (Riyan/Red)
Discussion about this post