TANJUNGPINANG – Wakil Walikota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP mengikuti Rapat bersama Menteri Koordinasi Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi RI Jakarta Pusat, Senin (3/12).
LIDIKNUSANTARA.COM – Pada rapat tersebut, beberapa usulan yang diajukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang yang pertama terkait dengan infrastruktur Tanjungpinang adalah Pembangunan Jalan dan Jembatan Kota Tanjungpinang yang berkisar Rp 1,142 Miliar, antara lain Pembangunan Jalan Lingkar Kota Tanjungpinang, Pembangunan Jembatan Madong – Sei Nyirih dan Pembangunan Jembatan Pinang Marina – Tg. Lanjut.
Selanjutnya, pembangunan Jalan Lingkar Kota Tanjungpinang adalah untuk aksesibilitas antara 2 kawasan FTZ di Kota Tanjungpinang, yaitu Kawasan FTZ Senggarang dan Kawasan FTZ Dompak.
Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar kawasan di Ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan Pembangunan jembatan Madong – Sei Nyirih memperlancar akses dari hinterland dan selanjutnya Jembatan Pinang Marina – Tg. Lanjut diharapkan dapat memberikan stimulasi positif untuk pengembangan kawasan Senggarang karena akses menjadi lebih dekat ke pusat perekonomian kota lama Tanjungpinang.
Usulan selanjutnya dari Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah Penataan Kawasan Kota Pusaka di Kota Tanjungpinang dengan dana Rp 70 Miliar, yakni Kawasan Kota Lama (Jl. Merdeka), Kawasan Pulau Penyengat dan Kawasan Kota Rebah.
“Hal ini di usulkan karena pariwisata merupakan salah satu program unggulan dalam RPJMD Kota Tanjungpinang 2018-2023, salah satunya melalui Penataan Kawasan yg diusulkan kedalam Program Kota Pusaka yaitu Kawasan Kota Lama, Pulau Penyengat dan Kawasan Kota Rebah,” jelas Rahma.
Pulau Penyengat dinyatakan sebagai Cagar Budaya Nasional sekaligus dinobatkan sebagai Pulau Perdamaian Dunia, sehingga perlu ditingkatkan kualitas lingkungannya tanpa mengurangi nilai cagar budayanya.
“Dan yang paling utama adalah usulan revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang dengan dana Rp 186 Miliar, usulan ini sangat penting dalam rangka meningkatkan Pelayanan Masyarakat Tanjungpinang, karena daya tampung Rumah Sakit saat ini sudah tidak mencukupi, kondisi sapras existing sudah tidak representatif untuk layanan rujukan, gedung RSUD tidak bisa memenuhi cakupan layanan kepada pasien khususnya pasien rawat inap,” papar Rahma.
Oleh karena itu, lanjut Rahma, revitalisasi dibutuhkan untuk mengakomodir layanan memenuhi standar RSUD dan merespon tingkat kunjungan pasien yang banyak tdk sebanding dengan ketersediaan ruang layanan. Jumlah kunjungan rawat jalan terus meningkat dari tahun ke tahun, untuk Tahun 2016 sebanyak 27.257 pasien, pada Tahun 2017 menjadi 34.842 pasien dan pada tahun 2018 yang lalu sudah mencapai 43.681 pasien.
“Karena jika usulan ini dapat direalisasikan ini akan memberikan perubahan yang luar biasa dan memberikan dampak positif bagi masyakat terutama daerah Madong, Tanjung Lanjut dan sekitarnya dan yang paling utama adalah pembangunan rumah sakit umum karena kita ketahui bersama dengan meningkatnya pasien yang dirujuk ke RSUD, tentunya agar dapat memadai termasuk dengan sarana dan prasarana di dalam rumah sakit tersebut,” ungkap Rahma.
Berkenaan dengan usulan itu Rahma sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat agar apa yang menjadi usulan dari Walikota Tanjungpinang agar dapat diterima oleh Kemenko Kemaritiman dan Investasi.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Plt. Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto, S.Sos, M.Si, Sekda Provinsi Kepulauan Riau, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dan juga dihadiri oleh Walikota dan Bupati se-Provinsi Kepulauan Riau.
Sumber dan Foto: r/redaksi
Discussion about this post