Lidiknusantara.com, Tanjungpinang – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang bergerak cepat mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah dengan mengusulkan lebih dari seribu unit hunian baru.
Langkah ini menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) guna memperkecil celah kebutuhan rumah layak di Ibu Kota Kepulauan Riau tersebut.
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, menegaskan bahwa selain menunggu anggaran pusat, pemerintah secara aktif merangkul pihak swasta.
Pemko menjanjikan karpet merah berupa kemudahan izin bagi pengembang yang berkomitmen membangun rumah subsidi di wilayahnya.
“Kita tidak hanya mengandalkan pembangunan oleh pemerintah, tetapi juga memfasilitasi pihak ketiga agar proses perizinannya dipermudah,” ujar Zulhidayat, Selasa (28/4/2026).
Program ini menargetkan kelompok masyarakat yang masuk dalam data desil satu hingga empat di Kementerian Sosial. Fokus ini bertujuan memastikan bahwa bantuan hunian benar-benar jatuh ke tangan warga yang paling membutuhkan.
Selain usulan pembangunan unit baru, Tanjungpinang juga mendapatkan kepastian bantuan renovasi. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertamanan, Agustiawarman, mengungkapkan bahwa 129 unit rumah tidak layak huni akan mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2026.
“Sebanyak 129 unit sudah terkonfirmasi untuk tahun 2026, pelaksanaannya nanti oleh kementerian melalui satkernya,” jelas Agustiawarman.
Tak hanya mengandalkan pusat, Pemko Tanjungpinang turut mengucurkan dana dari APBD 2026 untuk membenahi sekitar 30 unit rumah warga.
Program lintas anggaran ini menjadi senjata utama pemerintah daerah dalam mengikis kawasan kumuh di bawah luas 10 hektare yang menjadi kewenangan kota.
Saat ini, tim teknis tengah mematangkan verifikasi lapangan untuk menjamin akurasi data penerima manfaat.
Upaya verifikasi ini bertujuan agar seluruh bantuan, baik pembangunan baru maupun renovasi swadaya, dapat terlaksana secara tepat sasaran dan berkelanjutan. (Riyan/Red)
Discussion about this post