TANJUNGPINANG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang kembali mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang publik di kawasan Pasar Bintan Center dan sekitarnya.
LIDIKNUSANTARA.COM – Melalui surat edaran resmi tertanggal 6 Juli 2025, Satpol PP meminta pengelola pasar, pemilik kios, penyewa, hingga pedagang kaki lima (PKL) untuk tidak menggunakan trotoar, jalan, taman kota, maupun jalur hijau di luar fungsinya.
Edaran bernomor B/300/7/6.2.01/2025 itu merupakan kelanjutan dari penertiban yang telah dilakukan pada 7 April lalu.
Dalam edaran tersebut ditegaskan bahwa aktivitas berdagang, menyimpan barang, hingga menempatkan peralatan usaha di area publik tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap Perda Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum.
“Pelanggaran terhadap aturan ini bisa dikenakan sanksi pidana kurungan hingga tiga bulan atau denda maksimal Rp50 juta,” bunyi edaran tersebut, merujuk pada Pasal 25 Ayat (1) dalam peraturan daerah tersebut.
Satpol PP meminta semua pihak menghentikan pelanggaran sebelum batas waktu yang ditetapkan, yaitu 10 Juli 2025. Setelah itu, pihaknya akan melakukan tindakan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Penertiban ini bertujuan menjaga keteraturan, kelancaran lalu lintas, serta kenyamanan pengunjung pasar. Pemanfaatan fasilitas umum secara tidak sah juga dinilai mengganggu estetika kota dan aksesibilitas masyarakat.
Satpol PP berharap seluruh pelaku usaha dan pedagang di wilayah tersebut dapat bersikap kooperatif demi menciptakan lingkungan yang tertib dan nyaman bagi semua. (red)
Discussion about this post