Proyek Pasir Laut Numbing Tuai Polemik, Komisi VII DPR Desak Pemerintah Pindahkan Lokasi

Lidiknusantara.com, Bintanb– Gelombang penolakan terhadap proyek pengelolaan hasil sedimentasi pasir laut di kawasan Numbing, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, terus meluas.

Kali ini, kritik keras datang dari legislatif pusat yang meminta pemerintah untuk mengkaji ulang megaproyek tersebut karena dinilai mengancam ekosistem dan ruang hidup masyarakat lokal.

​Anggota Komisi VII DPR RI, Tifatul Sembiring, mendesak pemerintah pusat untuk memindahkan lokasi pengerukan pasir. Menurutnya, aktivitas pemanfaatan sedimentasi di kawasan Bintan Pesisir tersebut berpotensi besar merusak terumbu karang, memicu pencemaran laut, dan menghancurkan sektor pariwisata yang menjadi andalan daerah.

​”Jika sedimentasi itu tetap dilakukan (di titik tersebut), maka akan ada kerusakan terumbu karang yang menyebabkan ikan-ikan hilang. Selain itu, sektor wisata laut juga akan tercemar,” ujar Tifatul saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bintan, Kamis (23/7/2026).

​Tifatul menegaskan, jika proyek ini memang harus tetap dilanjutkan, pemerintah pusat wajib melakukan kajian ulang yang mendalam. Langkah mitigasi terpenting adalah memindahkan lokasi pengerukan ke zona yang jauh dari dua titik krusial, yakni spot pariwisata bahari dan area tangkap nelayan tradisional.

​Kritik dari parlemen Senayan ini memperpanjang daftar resistensi terhadap proyek tersebut. Sebelumnya, masyarakat lokal dan aliansi nelayan telah menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kepulauan Riau (Kepri) untuk menyuarakan penolakan serupa.

Namun, aksi tersebut hingga kini belum membuahkan keputusan dan kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat.

​Merespons polemik yang berlarut-larut ini, Pemerintah Kabupaten Bintan menyatakan tidak tinggal diam. Bupati Bintan, Roby Kurniawan, mengungkapkan bahwa saat ini formula pengelolaan dan dampaknya sedang ditinjau kembali.

​”Persoalan sedimentasi pasir di Numbing tengah dilakukan pembahasan ulang bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” kata Roby menjelaskan posisi pemerintah daerah.

​Keterlibatan kementerian terkait diharapkan dapat melahirkan solusi konkret yang tidak mengorbankan mata pencaharian nelayan lokal maupun kelestarian lingkungan pesisir Bintan yang selama ini menjadi daya tarik wisata internasional. (rais/tim)