TANJUNGPINANG (KEPRI) – Walikota Tanjungpinang, H. Syahrul, S.Pd bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang diperingati setiap bulannya tepat pada tanggal 17 hari bulan yang digelar di Halaman Kantor Walikota Tanjungpinang, Senggarang, Senin (17/2) pagi.
LIDIKNUSANTARA.COM – Pada peringatan Hari Kesadaran Nasional yang bertugas sebagai pelaksana Upacara dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang. Walikota Tanjungpinang, H. Syahrul, S.Pd selaku inspektur upacara, dalam amanatnya mengatakan Kepala BPKAD di dalam ketentuan perudang-undangan memiliki beberapa fungsi meliputi, melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, Pengelolaan barang milik daerah dan pelaksanaan tugas pejabat penyelesaian kerugian daerah oleh kepala SKPD selaku BUD.
Lebih lanjut Syahrul juga mengatakan, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan daerah serta sedang dalam tahap penyusunan Permendagri tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah pengganti Permendagri 13 Tahun 2006.
“Tentunya ini akan menjadi tantangan bagi kita semua yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah untuk tidak ketinggalan terhadap setiap perubahan yang terjadi, karena kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan salah satu kondisi yang wajib dipenuhi apabila kita ingin mempertahankan Opini WTP dan tidak di kenakan sanksi pemotongan hingga penundaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
Syahrul juga mengatakan BPKAD akan terus memperbaiki kinerja pelayanan terhadap SKPD dalam bentuk perbaikan pelaksanaan Simda Online, Persiapan Kerjasama Kasda Online dengan pihak Bank, Penetapan kantor kas daerah di wilayah Kerja BPKAD. “Saya berharap perubahan ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk dapat meningkatkan kapabilitas kita dalam pengelolaan keuangan daerah dan dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, objektif, akuntabilitas, dan tepat waktu,” tutup Syahrul.
Sumber dan Foto: R/Redaksi
Discussion about this post