Lidiknusantara.com, Opini – Dua hari tanpa kepastian bukanlah perkara sederhana bagi masyarakat yang harus terus menjalani kehidupan. Di Batam, Tanjungpinang, dan Bintan, gangguan listrik selama dua hari terakhir telah memunculkan kegelisahan di tengah masyarakat. Hingga hari ini, kepastian mengenai pemulihan listrik secara menyeluruh masih dinantikan. Di tengah kondisi tersebut, aktivitas ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan komunikasi ikut terdampak.
Bagi sebagian orang, listrik mungkin hanya dipahami sebagai sumber energi yang membuat lampu menyala dan perangkat elektronik berfungsi. Namun, bagi masyarakat hari ini, listrik adalah bagian dari denyut kehidupan. Ketika listrik padam, banyak aktivitas ikut terhenti. Pedagang menghadapi ketidakpastian usaha, pekerja kesulitan menjalankan tugas, mahasiswa terkendala menyelesaikan perkuliahan, dan keluarga harus menyesuaikan rutinitas sehari-hari.
Yang menjadi persoalan bukan hanya listrik yang padam, melainkan ketidakpastian kapan kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Sebagai seorang akademisi, saya melihat peristiwa ini bukan semata-mata sebagai gangguan teknis, melainkan juga sebagai persoalan pelayanan publik yang perlu mendapat perhatian serius. Infrastruktur dasar memiliki hubungan erat dengan produktivitas masyarakat. Ketika keandalannya terganggu, dampaknya tidak berhenti pada satu sektor, tetapi menjalar ke berbagai aspek kehidupan.
Persoalan ini semakin kompleks ketika masyarakat juga menghadapi gangguan akses internet dan berbagai tantangan lain, termasuk kabut asap yang mengganggu aktivitas serta keluhan mengenai ketersediaan bahan bakar. Berbagai keadaan tersebut memperlihatkan betapa rentannya aktivitas masyarakat ketika sejumlah kebutuhan dasar tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Di era digital, internet bahkan telah menjadi kebutuhan mendasar. Masyarakat menggunakannya untuk bekerja, belajar, berdagang, mengakses informasi, hingga berkomunikasi dengan keluarga. Pelaku usaha membutuhkan jaringan untuk melayani pelanggan, sementara mahasiswa memerlukannya untuk mengakses referensi dan menyelesaikan tugas akademik. Ketika listrik dan internet terganggu secara bersamaan, masyarakat kehilangan dua penopang penting dalam menjalankan kehidupan modern.
Situasi ini patut menjadi bahan refleksi bersama. Batam dikenal sebagai pusat industri dan perdagangan yang strategis. Bintan memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, sedangkan Tanjungpinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Ketiganya mempunyai peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Namun, potensi besar tersebut perlu diimbangi dengan infrastruktur yang andal dan pelayanan publik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Kita tentu memahami bahwa gangguan teknis dapat terjadi dan pemulihan sistem kelistrikan mungkin membutuhkan proses. Akan tetapi, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai penyebab gangguan, perkembangan pemulihan, serta perkiraan waktu penyalaan listrik di wilayah terdampak.
Dalam situasi darurat, komunikasi yang terbuka sama pentingnya dengan tindakan teknis di lapangan. Ketika informasi terbatas, ruang publik mudah dipenuhi pertanyaan, kecemasan, bahkan spekulasi. Sebaliknya, informasi yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan membantu masyarakat mengambil keputusan dan menyesuaikan aktivitasnya.
Karena itu, PLN bersama pemerintah daerah dan pihak terkait perlu memastikan bahwa informasi pemulihan disampaikan secara berkala dan mudah diakses. Jika penyalaan listrik dilakukan secara bertahap, masyarakat perlu memperoleh penjelasan yang memadai. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui penyebab gangguan, menilai kesiapan sistem cadangan, dan memperkuat langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terus berulang.
DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat juga dapat menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan persoalan ini ditangani secara serius dan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Sebagai akademisi, saya memandang kritik terhadap pelayanan publik bukanlah bentuk permusuhan terhadap institusi. Kritik justru merupakan bagian dari tanggung jawab warga dalam mengingatkan bahwa pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan manusia. Ukuran kemajuan daerah tidak cukup dilihat dari besarnya investasi, aktivitas industri, atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menjamin layanan dasar yang layak dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, masyarakat Batam, Tanjungpinang, dan Bintan tidak menuntut kemewahan. Mereka hanya ingin listrik kembali normal, pekerjaan dapat dilanjutkan, usaha tetap berjalan, akses internet tersedia, dan kehidupan sehari-hari tidak terus dibayangi ketidakpastian.
Dua hari blackout seharusnya menjadi momentum evaluasi, bukan sekadar peristiwa yang dilupakan setelah listrik kembali menyala. Sebab, kemajuan daerah tidak hanya diukur dari seberapa terang gedung-gedungnya, tetapi juga dari seberapa besar negara dan pemerintah hadir ketika kehidupan masyarakat berada dalam kegelapan.
Masyarakat tidak cukup hanya diminta bersabar. Mereka membutuhkan kepastian, keterbukaan informasi, dan tindakan nyata. Sebab, di balik setiap rumah yang gelap, ada keluarga yang menunggu; di balik setiap usaha yang terhenti, ada penghidupan yang harus dipertahankan.
Dan di balik pertanyaan sederhana, “Kapan listrik kembali menyala?” tersimpan harapan besar agar pelayanan publik benar-benar hadir untuk masyarakat. (*)
Discussion about this post