TANJUNGPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menggelar Rapat Paripurna Terbuka dengan Agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang, Rabu (23/9/2020).
LIDIKNUSANTARA.COM – Jalannya rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Hj. Yuniarni Pustoko Weni, SH, didampingi oleh Wakil Ketua I, Ade Angga, S.IP, MM, Wakil Ketua II, Hendra Jaya, S.IP, Sekretaris DPRD Kota Tanjungpinang, H. Efendi, S.Sos, MM dan turut hadir 26 Anggota DPRD Kota Tanjungpinang serta dihadiri Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma, S.IP, Sekertaris Daerah Kota Tanjungpinang, Drs. Teguh Ahmad Syafari, M.Si, Staf Ahli, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat/Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Sekretaris Dewan DPRD Kota Tanjungpinang, H. Efendi, S.Sos, MM menyampaikan Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD-P Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tanjungpinang bahwa Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tanjungpinang telah sepakat untuk menandatangani kesepakatan hasil pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD-P Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020, Proyeksi Pendapatan APBD-P Tahun Anggaran 2020 yang semula Rp963.912.656.812,67 , setelah dilakukan pembahasan naik Rp17.334.566.549 sehingga menjadi Rp981.247.223.361,67.
“Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 tahun 2020 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2020 alokasi untuk pemerintah kota Tanjungpinang sebesar Rp20.713.215.668 dan telah dialokasikan sebesar Rp11.864.157.980 Per 31 Agustus 2020, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp8.849.057.688,” ungkapnya
Lebih lanjut, Efendi mengatakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 826 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 11 Tahun 2020 tentang perhitungan alokasi bagi hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok untuk pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020.
“Alokasi untuk Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp58.651.876.334 dan telah dialokasikan sebesar Rp. 53.788.074.473 Per 31 Agustus 2020, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 4.863.801.861,” lanjutnya
Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 846/1099/5.3.04/2020 Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp1.621.707.000, Penambahan Potensi Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp2.000.000.000.
Efendi juga menambahkan Proyeksi Belanja APBD-P Tahun Anggaran 2020 yang semula Rp1.028.407.518.340,70, setelah dilakukan pembahasan naik Rp17.334.566.549 sehingga menjadi Rp1.045.742.084.889,70.
“Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD-P Tahun Anggaran 2020 dapat disampaikan sebagai berikut Pagu Dana Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 513.867.398.023 (Rincian Terlampir) dan Pagu Dana Belanja Langsung (BL) Rp. 531.874.686.866.70 (Rincian Terlampir),” tambahnya.
Struktur APBD-P Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Pendapatan Rp981.247.223.361,67 , Belanja Rp. 1.045.742.084.889,70 , Pembiayaan Daerah Rp64.494.861.528,03 ,Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Rp64.494.861.528,03.
Sumber dan Foto: R/Redaksi
Discussion about this post