DPR RI: Warga Asing Tak Boleh Jual Beli Pulau di Indonesia

JAKARTA – Warga negara asing dilarang memperjual-belikan pulau-pulau di Indonesia. Kecuali, menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, hak guna bangunan (HGB) atau hak guna usaha (HGU).

LIDIKNUSANTARA.COM – Demikian dikatakan Dede, menyikapi dugaan penjualan pulau ke pihak asing setelah empat pulau kecil Indonesia muncul di katalog situs jual beli pulau Private Islands Online.

Keempat pulau yang diduga dijual tayang di situs www.privateislandonline.com itu adalah Pulau Rintan, Pulau Mala, Pulau Tokong Sendok, dan Pulau Nakob di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau.

“Warga asing dilarang jual-beli pulau di Indonesia. Kecuali HGB atau HGU. Artinya, pihak asing tidak boleh memiliki tanah di Indonesia kecuali menyewa dalam jangka waktu tertentu,” kata Dede, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Karenya, politikus Partai Demokrat itu mendesak Pemerintah segera memanggil dan meminta klarifikasi dari pengelola situs Private Islands Online tersebut.

“Setelah kemarin ada kontroversi kepemilikan empat pulau antara Aceh dan Sumut, tiba-tiba ada orang dengan mudah menjual pulau di Indonesia melalui situs. Tentu ini harus segera diklarifikasi, siapa pengiklannya, dan apakah pengiklan menyewakan HGB atau HGU. Kalau demikian harus juga diperiksa siapa pemilik sertifikat tersebut. Karena HGB atau HGU sejatinya tidak bisa disewakan ke orang lain kecuali dalam bentuk kerja sama,” jelas Dede.

Dikatakannya, kalau orang punya perusahaan, dia bisa saja mencari investasi. “Mencari investasi dari mana pun dia bisa. Tetapi kalimat menjual itu yang tidak boleh,” tegasnya.

“Jadi nanti diselidiki. Dasarnya apa? Kalau dasarnya sewa, masih diperbolehkan. Tetapi kalau dia menjual, bentuk promosinya adalah menjual, itu kesalahan,” pungkasnya.

Diketahui, pada Sabtu (21/6/2025), Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto kepada wartawan mengaku tengah mempelajari lebih dalam informasi empat pulau di Kepulauan Anambas yang dijual melalui situs jual beli online milik luar negeri.

Sementara itu dilansir dari ANTARA, Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Batam, Kepulauan Riau, Semuel Sandi Rundupadang mengungkapkan empat pulau di Kabupaten Anambas yang diduga dijual di situs pribadi jual beli online di luar negeri itu tidak bisa diperjualbelikan, sebab empat pulau dimaksud berada di kawasan konservasi dan milik negara. (Red)