Lidiknusantara.com, Batam – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan peran strategis pemerintah kabupaten sebagai penentu utama keberhasilan pembangunan daerah, provinsi, hingga nasional.
Penegasan itu dia sampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ke-17 Tahun 2026 di Ballroom Hotel Aston & Residence Pelita, Kota Batam, Minggu (18/1/2026).
Rakernas APKASI yang berlangsung selama tiga hari, 18–20 Januari 2026, mengusung tema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera” dan diikuti perwakilan hampir seluruh kabupaten dari total 416 kabupaten di Indonesia.
Forum ini menjadi ajang konsolidasi nasional kepala daerah tingkat kabupaten dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan.
Dalam sambutannya, Ansar Ahmad menyambut langsung para bupati yang hadir di Batam. Ia menekankan bahwa pemerintah kabupaten merupakan garda terdepan pelayanan publik karena bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Sebagai mantan bupati dua periode, saya memahami betul bahwa keberhasilan pembangunan provinsi dan nasional sangat ditentukan oleh capaian di tingkat kabupaten,” ujar Ansar.
Menurutnya, indikator pembangunan di level atas tidak akan tercapai tanpa fondasi kuat di daerah. Karena itu, ia menilai Rakernas APKASI menjadi ruang strategis untuk menyatukan persepsi dan merumuskan kebijakan yang realistis dan aplikatif.
“Untuk melihat keberhasilan suatu negara atau provinsi, kita bisa mulai dari melihat sejauh mana keberhasilan pemerintah kabupatennya,” tambahnya.
Ansar juga menyampaikan optimismenya bahwa Rakernas ke-17 ini mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang tepat di tengah dinamika dan tantangan daerah yang semakin kompleks.
“Daerah harus terus meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi agar mampu mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi menyebut Rakernas sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi antarkabupaten sekaligus menyatukan visi pembangunan nasional dari perspektif daerah.
Ia menegaskan bahwa kebijakan pembangunan daerah harus tetap berada dalam koridor otonomi daerah dan tidak tergerus arus sentralisasi kebijakan.
“Pembangunan daerah tidak boleh hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat. Daerah harus menjadi subjek aktif, terutama dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo,” ujar Bursah.
Pada kesempatan yang sama, APKASI juga menyerahkan Buku 25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten kepada sejumlah tokoh nasional, di antaranya Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia (APPSI) yang juga Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud.
Kemudian, Sekretaris Dewan Pengurus APEKSI Alwis Rustam, Ketua Umum ADKASI Siswanto, serta Wakil Ketua Umum ADEKSI Muhammad Kamaludin.
Rakernas APKASI XVII diharapkan menjadi pijakan strategis bagi penguatan peran kabupaten sebagai motor penggerak pembangunan nasional berbasis kebutuhan dan potensi daerah. (Red)
Discussion about this post