BATAM – Upaya penanganan permasalahan perumahan di kawasan perkotaan dan pesisir terus dikuatkan melalui kerja sama lintas provinsi.
LIDIKNUSANTARA.COM – Hal tersebut menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi dan Sinergi Penanganan Permasalahan Perumahan Perkotaan. Rapat yang digelar di Balairung Sari BP Batam, Kamis (24/7/2025), melibatkan Provinsi Kepulauan Riau, Riau, dan Sumatera Barat.
Pertemuan ini dibuka oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, dan dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kepri, perwakilan dari kabupaten/kota tiga provinsi, serta Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan Kementerian PUPR RI, Noviza Dwiarti Arsyad Temenggung.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antarwilayah dalam menjawab tantangan pembangunan permukiman, khususnya di wilayah pesisir dan daerah kumuh perkotaan.
Wilayah seperti Kepulauan Riau, yang didominasi lautan dan pulau-pulau kecil, menghadapi tantangan tersendiri dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat.
Dalam forum ini, Pemerintah Provinsi Kepri menampilkan berbagai langkah konkret yang telah dilakukan, termasuk pembangunan 200 unit rumah untuk komunitas suku laut di Kabupaten Lingga.
Kemudian rehabilitasi rumah tidak layak huni di Pulau Penyengat dan Pulau Temoyong, serta perencanaan pembangunan 700 unit rumah baru di tahun 2026.
Tidak hanya itu, Kepri juga mendorong kolaborasi program seperti pengusulan rumah susun, pemugaran kawasan, hingga relokasi kawasan kumuh, sebagai bagian dari dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah nasional.
Rapat koordinasi ini menjadi ruang strategis pertukaran praktik baik antarprovinsi, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin hak dasar masyarakat atas hunian yang layak dan aman. (red)
Discussion about this post