Lidiknusantara.com, Bintan – DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bintan menggelar diskusi publik pengelolaan bersama kawasan tenurial nelayan di Balai Pertemuan Kantor Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kamis (12/2/2026).
Forum ini memfokuskan pembahasan pada perlindungan hak nelayan, konflik ruang tangkap, dan keberlanjutan wilayah pesisir berbasis kajian akademik.
KNTI menghadirkan nelayan, LAM Bintan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta akademisi maritim dari UMRAH untuk memetakan persoalan dan potensi sektor kelautan-perikanan di Kabupaten Bintan.
Ketua KNTI Bintan, Syukur Hariyanto, S.I.P, menegaskan bahwa selain membahas persoalan lapangan, diskusi ini turut menelaah aspek regulasi dan kajian ilmiah kemaritiman.
“Kami mengundang nelayan, lembaga adat, dinas, dan akademisi. Akademisi memberi pemahaman berbasis pengetahuan dan regulasi. Ada dosen UMRAH yang memaparkan langsung materinya,” ujarnya.
Menurut Syukur, forum ini menargetkan pemetaan menyeluruh atas aktivitas dan potensi kelautan, perikanan, serta pesisir agar program pemerintah lebih tepat sasaran.
“Tujuan kegiatan ini memetakan seluruh potensi dan persoalan kelautan-perikanan di Bintan. Harapannya pemerintah mendapat data kuat dan bisa fokus pada kebutuhan nyata nelayan,” katanya.
Ia menyebut nelayan menyoroti sejumlah isu utama, mulai dari pencemaran minyak hitam, distribusi solar, konflik ruang tangkap, penggunaan alat tangkap terlarang, hingga penyempitan wilayah tangkap akibat investasi dan lalu lintas kapal besar.
“Nelayan bukan anti investasi, tapi mereka ingin investasi itu bersahabat dengan nelayan dan lingkungan,” tegas Syukur.
Sementara itu, Kepala Desa Teluk Bakau, Abdul Wahid, menilai peran pers sangat penting dalam mengawal isu pesisir dan nelayan. Ia menyebut media menjadi saluran informasi publik sekaligus pengawas sosial terhadap kebijakan dan aktivitas di lapangan.
Menurutnya, kehadiran pers sebagai mitra strategis membantu desa dan masyarakat menyuarakan persoalan secara terbuka serta mendorong transparansi program.
“Pers itu kontrol sosial dan sumber informasi bagi masyarakat. Kehadiran pers sebagai mitra sangat membantu kami menyampaikan kondisi riil di lapangan, sekaligus mengawal kebijakan agar tetap berpihak pada kepentingan warga,” ujarnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah desa, organisasi nelayan, akademisi, dan insan pers terus diperkuat agar isu pesisir, lingkungan, dan ruang tangkap nelayan mendapat perhatian luas dan penanganan yang tepat. (R. Martha)
Discussion about this post