KEPRI – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad meminta Pemerintah Pusat memberikan insentif bagi investor untuk membangun industri perikanan. Namun hal tersebut dilakukan tanpa meminggirkan para nelayan.
LIDIKNUSANTARA.COM – Untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing, para nelayan akan diberdayakan melalui pelatihan-pelatihan. Nelayan-nelayan muda nantinya akan dikirim mengikuti pelatihan dan sekolah teknik pelayaran agar mampu menahkodai kapal-kapal besar.
“Tinggal sistemnya, bagi hasilnya, nanti bentuk badan usahanya bersama seperti koperasi. Saya yakin itu bisa terwujud,” kata Ansar Ahmad pada Selasa (23/11/2021).
Tak cuma perkara sumber daya manusia, ia menyebutkan, Kepulauan Riau juga perlu menyiapkan infrastruktur jika ingin industri perikanan maju. Dermaga sudah tersedia di pulau-pulau, tapi akses jalannya perlu diperbaiki agar kendaraan besar untuk kebutuhan industri bisa beroperasi.
“APBD kami hanya Rp3,7 triliun; relatif kecil untuk mengurus provinsi kepulauan seperti Kepulauan Riau,” ungkap Gubernur Kepri.
Agar bisa menggenjot industri perikanan, Ansar mengimbuhkan, perlu dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk insentif fiskal dan nonfiskal, serta kemudahan perizinan.
Menanggapi Ansar, juru bicara Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan program penangkapan terukur.
“Kami akan membuat kebijakan perikanan secara terukur berbasis pada kuota. Nantinya, semua wilayah pengelolaan perikanan akan dibagi menjadi beberapa zonasi,” ucapnya.
Wahyu mengklaim, hanya Indonesia yang belum memiliki kebijakan zonasi penangkapan. Di hampir semua negara, penangkapan telah dilakukan secara terukur untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian laut.
Targetnya, nelayan tradisional tetap bisa melaut dan harga di pasar terjaga. Program zonasi ini juga diyakini bakal menghidupkan ekonomi kepulauan.
“Selama ini kepala daerah mengeluh, kapal menangkap ikan terus, langsung dibawa ke Jakarta. Yang menikmati pelabuhan Jakarta, daerah tidak dapat apa-apa,” ucapnya.
Melalui kebijakan penangkapan terukur, kapal penangkap ikan akan diwajibkan menimbang di dermaga setempat. Dengan demikian, daerah asal turut merasakan manfaat ekonomi dari kegiatan penangkapan ikan.
Ia berujar, pemerintah mengandalkan investasi untuk mengembangkan industri perikanan. Berbagai regulasi telah disiapkan guna memastikan investasi yang masuk dapat mensejahterakan rakyat.
“Kalau asing mau berinvestasi ke sini silakan, mau mengelola perikanan juga silakan. Kami akan mengadakan beauty contest (seleksi) untuk melihat penawaran yang terbaik,” ucap Wahyu. (R/Redaksi)
Discussion about this post