Kantor BPNB Sekarang BPK di Provinsi Kepri Seakan “Mati Suri”

KEPRI- Peralihan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Provinsi Kepri kepada Balai Pelestarian Kebudayan (BPK) Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, kegiatan Fasilitasi dan lain sebagainya untuk pelaku seni dan budaya paling cepat berjalan pada bulan Mei 2023 nanti.

LIDIKNUSANTARA.COM- Plt.Kepala BPNB Provinsi Kepulauan Riau atau BPK Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau Jumhari. S.S melalui Kasubbag TU BPK Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau Hariadi saat dikonfirmasi media ini mengatakan bahwa, “Belum bisa menjalankan kegiatan fasilitasi nilai budaya. Mudah- mudahan bulan Mei 2023 paliang cepat menunggu DIPA BPK”, ujarnya. Rabu 25 Maret 2023 Via Handphone selulernya.

Saat media ini pantau kantor BPK Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau Jalan Pramuka Kota Tanjungpinang kelihatan sepi hanya ada beberapa orang pegawai.

“Kantor yang megah masih bermerek Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) itu kelihatannya sepi seolah-olah seperti kantor tanpa penghuni”.

Ironisnya, saat media ini konfirmasi terkait kegiatan fasilitasi nilai budaya bagi para pelaku seni dan budaya Kasubbag TU BPK Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dinas luar dan kabarnya jarang mengantor sebagai pejabat baru di kantor BPK Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.

Beralihnya BPNB Provinsi Kepri menjadi BPK Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau seakan-akan kantornya di Provinsi Kepri “MATI SURI”.

Sungguh sangat disayangkan pejabat dan pegawai BPK Provinsi Kepri dianggap makan gaji buta dari uang rakyat.

Publik menunggu aktifitas lembaga BPK Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang dulu namanya BPNB Provinsi Kepulauan Riau, karena selama ini kegiatan telah berjalan dengan baik, saat ini diduga terabaikan. Apa lagi pelaku budaya butuh pembinaan dari lembaga BPNB atau BPK tersebut.

Disinyalir, kesiapan peralihan BPNB Provinsi Kepri menjadi BPK Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dinilai belum siap dengan perencanaan yang matang. Sehingga percepatan penggunaan anggaran di kementerian terkait pasca pandemi tersendat tidak sesuai dengan harapan presiden Republik Indonesia bapak H Ir. Joko Widodo untuk percepatan pertumbuhan ekonomi.

Oleh sebab itu, publik menaruh harapan besar atas atensi Kementerian Mendikbudristek RI dan Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Sumber : red