Terkait Kurator dan PAJ Malaysia, DPP KPK Pinta Pemda Karimun Beri Fasilitasi

KARIMUN – Dewan Pimpinan Pusat Kerukunan Pemuda Karimun (DPP KPK), bersama Pemda Karimun dan KSOP Tanjung Balai Karimun, menggelar rapat terkait kurator dan PAJ Malaysia yang belum memverifikasi perusahaan-perusahaan yang sudah mengajukan slot/trayek Karimun-Kukup karena belum ada tanggapan.

LIDIKNUSANTARA.COM – Rapat tersebut bertempat di Ruang Rapat Kantor KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun, Senin (13/03/2023). Adapun hasil yang diperoleh atas kesepakatan bersama dalam rapat tersebut, antara lain:

1.  Agar Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terkait Kurator dan PAJ Malaysia untuk dapat segera memverifikasi perusahaan-perusahan yang sudah mengajukan slot/trayek Karimun-Kukup di karenakan terlalu lama tidak ada tanggapan.
2. Agar Bupati Karimun dapat mengintruksikan Kepala KSOP untuk mencabut slot/trayek yang sudah berjalan, dalam Status “kepailitan” karena dapat menimbulkan konflik serta indikasi monopoli bisnis.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua umum KPK Mardana Surya Karma, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menindaklanjuti hal tersebut paling lambat 5 (lima) hari setelah berlangsungnya rapat.

“Apabila lewat dalam waktu yang sudah disepakati, kami dari Kerukunan Pemuda Karimun (KPK) akan mengambil ‘sikap tegas’ terkait dengan permasalahan yang menimbulkan Konflik di Karimun Bumi Berazam ini,” tegasnya.

“Pihak Kurator Roni Sianturi dkk tidak punya niat baik untuk datang hadir dalam rapat yang sudah diundang oleh KSOP dan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menjelaskan kenapa mereka mengobok-obok kekacauan di bumi berazam ini, bermain di bawah hukum yang seenaknya mereka buat,” tambah Mardana Surya.

“Kurator dan pengusaha yang sudah berjalan sekarang harus dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) supaya ditindak sampai ke akar-akarnya,” tutupnya.

Diketahui, hadir dalam rapat tersebut Bupati karimun yang diwakili oleh Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Karimun, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Balai Karimun, Kepala Dinas Perhubungan yang diwakili oleh Kepala Bidang Angkutan Pelayaran Kabupaten Karimun.

Kemudian, hadir juga Kepala Kepolisian Kawasan Pelabuhan Kabupaten Karimun, Dewan Pimpinan Pusat Kerukunan Pemuda Karimun (KPK), Ketua DPC INSA Karimun, Pimpinan PT. Rempak Karimun Indonesia, Pimpinan PT. Balai Samudra Makmur, serta Pimpinan PT. Lintas Jakarta Bunguran. (r/defran)