TANJUNGPINANG – Gratifikasi merupakan akar dari korupsi. Hal tersebut dipaparkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melaksanakan sosialisasi terkait penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah kota Tanjungpinang, bertempat di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Walikota, Rabu (09/06/2021).
LIDIKNUSANTARA.COM – Sosialisasi mengenai gratifikasi dan pelayanan publik disampaikan oleh Muhammad Indra Furqon dan Maria Danastri, selaku Pemeriksa Gratifikasi dan pelayanan publik utama KPK RI didepan seluruh kepala OPD Pemko Tanjungpinang. Furqon dalam kesempatan itu menjelaskan dasar pemikiran gratifikasi bagi pegawai negeri.
“Tidak sepantasnya bagi pegawai negeri atau pejabat publik menerima pemberian atas pelayanan yang sudah diberikan. Itu sudah tugas dan kewajiban kita untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kita tidak berhak mendapat sesuatu melebihi hak kita, apalagi pegawai negeri sudah disumpah,” jelasnya.
Furqon menyebutkan ada perbedaan prinsipil antara gratifikasi dan penyuapan. Kalau penyuapan itu ada terjadi meeting of mind, transaksional, si pemberi mengharapkan sesuatu dari apa yang dia berikan kepada si penerima untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu sehingga ada kesepakatan.
“Sedangkan gratifikasi, uang masuk sendiri tanpa kita minta, dibungkus dengan tanda terima kasih berupa uang cuma-cuma, uang minum, uang jasa, uang lelah,” jelasnya.
Ditambahkan, Pada UU No 31 tahun 1999 jo. UU No 20 tahun 2001, diketahui bahwa menerima gratifikasi ilegal merupakan tindak pidana korupsi meskipun tidak terdapat kerugian keuangan negara. Meskipun demikian, gratifikasi pada dasarnya adalah netral, berupa pemberian dalam arti luas.
“Kapan gratifikasi menjadi ilegal? Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara akan dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatan kita. Dan ini berlawanan dengan kewajiban dan tugas, sesederhana itu” kata Furqon.
Terdapat 17 gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan ke KPK, diantaranya pemberian dalam keluarga, hadiah tidak dalam bentuk uang, perlengkapan yang diberikan kepada peserta, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan yang belaku umum.
Tanggapan Wali Kota Tanjungpinang
Semantara itu, Wali Kota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP pada sambutannya menekankan untuk selalu meningkatkan pelayanan terbaik, mudah, dan berkualitas untuk masyarakat maupun stakeholder. Sehingga tidak ada relevansinya bagi pengguna layanan untuk memberikan gratifikasi atau suap.
“Dengan dapat mengendalikan gratifikasi kita dapat mencegah terjadinya praktik korupsi,” ujarnya.
Rahma berharap dengan pemahaman ini dapat menambah semangat dan komitmen Pimpinan dan seluruh jajaran pemerintah kota Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas dan amanah untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
Rahma juga meminta sosialisasi ini dapat diteruskan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN). Pahami, kata Rahma, bagaimana pengendalian gratifikasi dan tata cara melaporkan gratifikasi.
“Semoga semangat pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat terus terjaga dengan baik dikota kita,” jelasnya.
Terakhir Rahma berpesan dengan sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman tentang korupsi. Meningkatkan kesadaran pelapor atas penerimaan gratifikasi. Meminimalisir kendala psikologis atau implementasi tindakan anti korupsi dan mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang transparan dan akuntabel.
Dalam rangkaian kegiatan juga dilakukan Penandatanganan pernyataan komitmen dan sosialisasi penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintahan kota Tanjungpinang, diikuti oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. (R/Redaksi)
Discussion about this post