BATAM (KEPRI) – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak, S.H menginginkan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau tetap ada untuk melakukan tugas pengawasan dan perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Riau karena kehadiran kelembagaan KPPAD sangat dibutuhkan.
LIDIKNUSANTARA.COM – Agar tidak ada kekosongan jabatan komisioner karena belum ada seleksi komisioner KPPAD yang baru, maka Nadeak setuju jabatan komisioner diperpanjang sampai terpilih komisioner baru. Ketua DPRD Kepulauan Riau segera bertemu dengan PLH Gubernur Kepulauan Riau TS Arif Fadhilah untuk membicarakan hal tersebut.
Sikap dan langkah KPPAD Kepulauan Riau tersebut disampaikan Jumaga Nadeak kepada para komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), komisioner KPPAD Kepulauan Riau dan KPPAD Kota Batam, dalam pertemuan yang berlangsung, Selasa (16/2/2021) pagi, di Gedung Graha Kepri, Batam.
Nadeak saat itu didampingi oleh Taba Iskandar, anggota Komisi 1 DPRD Kepulauan Riau dan Ririn Warsiti, anggota Komisi IV DPRD Kepulauan Riau.
Sementara dari KPAI hadir Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati, komisioner bidang kelembagaan KPAI Margareth Maimunah, Ketua KPPAD Kepulauan Riau Erry Syahrial yang didampingi dua komisioner KPPAD Kepri dan dua komisioner KPPAD Kota Batam.
Nadeak kepada peserta audiensi mengatakan, “Sejak beberapa hari belakangan ini DPRD Kepulauan Riau sudah mencermati permasalahan yang dihadapi KPPAD Kepulauan Riau yang baru habis masa jabatan.”
Sejak Oktober, DPRD Kepulauan Riau sudah menyurati dinas untuk melakukan proses seleksi terhadap komisioner yang habis masa jabatan, termasuk KPPAD Kepulauan Riau.
“KPPAD Kepulauan Riau lahir dari amanat Perda No 7 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang disahkan DPRD Kepulauan Riau. Komisi daerah independen daerah apalagi yang ada Perdanya tidak bisa begitu saja ditiadakan ketika habis masa jabatan komisionernya,” jelasnya.
Sumber dan Foto: R/Redaksi
Discussion about this post