Lidiknusantara.com, Tanjungpinang – Pemko Tanjungpinang memastikan penundaan penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru tidak menghambat pelaksanaan proyek maupun pembayaran pekerjaan yang bersumber dari APBD 2026.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, mengatakan seluruh pekerjaan yang telah memiliki kontrak dan bersumber dari APBD murni 2026 tetap dapat berjalan karena anggarannya sudah tersedia.
“Untuk kegiatan atau pekerjaan yang dianggarkan dalam APBD murni 2026 seluruhnya dapat dilaksanakan dan tentunya juga dapat dibayarkan sebagaimana mestinya,” kata Teguh, Senin (9/11).
Ia menjelaskan pembayaran pengadaan barang dan jasa dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 persen. Sementara itu, pembayaran pekerjaan konstruksi mengikuti ketentuan dalam kontrak, baik sekaligus maupun secara bertahap.
Teguh menyampaikan penjelasan tersebut untuk merespons kekhawatiran pelaku usaha pengadaan barang dan jasa terkait dampak tertundanya penerapan SOTK baru.
Menurutnya, kewajiban pemerintah untuk membayar pekerjaan yang telah dilaksanakan tidak otomatis gugur ketika tahun anggaran berakhir. Jika terjadi kendala pembayaran akibat target pendapatan daerah tidak tercapai, pemerintah tetap dapat menganggarkan kembali kewajiban tersebut dengan bukti pendukung.
“Pemerintah kota berkomitmen memenuhi setiap kewajiban, dengan mengedepankan tertib administrasi, kepastian hukum, dan kehati-hatian dalam pengelolaan APBD,” ujarnya. (Red)
Discussion about this post