Komisi VI DPR RI Bahas Konektivitas Pelabuhan Kepri untuk Tekan Disparitas Harga

Lidiknusantara.com, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) bersama Komisi VI DPR RI membahas penguatan konektivitas pelabuhan dan integrasi sistem logistik untuk menekan disparitas harga kebutuhan pokok antarpulau.

Pembahasan berlangsung saat Gubernur Kepri Ansar Ahmad menerima kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Nurdin Halid di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Jumat (9/10/2026).

Ansar mengatakan, karakteristik Kepri yang didominasi wilayah laut dan terdiri atas ribuan pulau membuat konektivitas transportasi serta efisiensi distribusi barang menjadi faktor penting dalam pemerataan pembangunan.

“Bagi Kepulauan Riau, konektivitas pelabuhan dan sistem logistik bukan hanya persoalan transportasi, tetapi juga berkaitan langsung dengan harga kebutuhan pokok, daya saing ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai, penguatan konektivitas perlu mencakup pelabuhan, transportasi darat dan laut, serta pusat distribusi barang. Perhatian khusus juga diperlukan bagi pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan agar masyarakat memperoleh akses transportasi dan barang kebutuhan dengan lebih baik.

Nurdin Halid mengatakan, kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk mengevaluasi optimalisasi infrastruktur dan layanan pelabuhan, termasuk peran Pelindo dalam memperlancar distribusi barang.

Komisi VI juga menyoroti perlunya transportasi multimoda yang menghubungkan jalur laut, darat, dan udara, serta pengembangan pelabuhan pengumpan (feeder ports) untuk meningkatkan frekuensi layanan ke pulau-pulau, termasuk Natuna.

Selain infrastruktur, digitalisasi layanan pelabuhan melalui sistem Inaportnet dan Port Community System turut menjadi pembahasan. Penerapan teknologi tersebut diharapkan mempercepat administrasi, mengurangi waktu tunggu kapal, dan meningkatkan transparansi layanan.

Integrasi kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) dengan pelabuhan, jaringan jalan, dan pusat distribusi juga dinilai penting untuk menarik investasi serta menekan biaya logistik, khususnya di Pulau Bintan.

Ansar berharap pembahasan tersebut berlanjut menjadi langkah konkret melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pelindo, ASDP, PELNI, dan BUMN lainnya untuk memperkuat konektivitas serta mengurangi kesenjangan harga antarwilayah Kepri. (Red)