Tanjungpinang, Lidiknusantara.com – Ketua TP PKK Kota Tanjungpinang, Hj. Yuniarni Pustoko Weni, menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan, anak, dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayahnya.
Hal itu disampaikan Weni saat membuka kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan tingkat kabupaten/kota di Gedung Dekranasda Kepri, Senin (13/10/2025).
Menurutnya, banyak kasus kekerasan yang terjadi justru melibatkan pendatang. “Sebagian besar pelaku dan korban bukan warga lokal. Karena itu, kolaborasi semua pihak mutlak dibutuhkan agar perlindungan bagi kelompok rentan bisa lebih efektif,” tegasnya.
Pemerintah Kota Tanjungpinang, lanjut Weni, terus memperkuat kebijakan dan program pendampingan bagi korban kekerasan. Ia menilai, pencegahan hanya akan berhasil jika seluruh elemen masyarakat ikut berperan, mulai dari aparat, organisasi sosial, lembaga pendidikan, hingga keluarga.
“Sebagai ibu kota provinsi, Tanjungpinang berpotensi menjadi jalur perdagangan orang. Kita harus waspada dan siap melindungi warga, terutama perempuan dan anak,” ujarnya.
Plt. Kepala DPPPAPM Tanjungpinang, Yoni Fadri, melaporkan sepanjang Januari–September 2025, UPTD PPA menangani 70 kasus dengan anak sebagai korban, 14 kasus anak sebagai pelaku, dan 46 kasus kekerasan terhadap perempuan.
Kegiatan yang berlangsung 13–15 Oktober 2025 ini diikuti 130 peserta dari TP PKK, Posyandu, dan paguyuban. Weni berharap forum ini menjadi langkah konkret membangun Tanjungpinang sebagai kota yang aman, ramah, dan melindungi setiap warganya. (red)
Discussion about this post