Tanjungpinang, Lidiknusantara.com – Pemerintah Kota Tanjungpinang menetapkan penanganan banjir sebagai prioritas utama. Wali Kota Lis Darmansyah memimpin rapat koordinasi lintas OPD di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Selasa (10/9/2025), untuk memastikan langkah konkret mengatasi genangan yang setiap tahun melanda kota.
Data Dinas PUPR mencatat 48 titik genangan tersebar di 22 kawasan dengan luas mencapai 263,59 hektare. Lis menekankan, pembangunan permukiman tanpa drainase memadai memperburuk kondisi banjir.
“Kota harus tumbuh seimbang dengan infrastruktur pengendali banjir. Drainase dan polder tidak bisa lagi ditunda,” tegasnya.
Rencana jangka pendek mencakup normalisasi sungai 7,7 km, pembersihan drainase, dan peningkatan kapasitas saluran.
Untuk jangka menengah hingga panjang, Pemko menyiapkan proyek strategis, yaitu: Polder Puspandari (6,75 ha), Polder Srikaton Tahap II (2,87 ha), Polder Kampung Kolam (2,6 ha), dan Bendungan Dompak (70 ha).
Pembebasan lahan diprioritaskan agar pembangunan segera berjalan. Estimasi kebutuhan biaya mencapai Rp12 miliar hingga Rp74 miliar, menyesuaikan NJOP tiga kawasan utama: Srikaton, Kampung Kolam, dan Nibung Angus.
Lis meminta setiap OPD bergerak sesuai fungsi. Bappelitbang harus mengintegrasikan perencanaan dengan mitigasi banjir, PUPR fokus pada teknis dan saluran, sementara BPBD siaga penuh menanggulangi dampak banjir dengan TRC 24 jam, peralatan evakuasi, hingga bantuan darurat bagi warga terdampak.
Peran kecamatan juga digarisbawahi. Camat diminta aktif memetakan wilayah rawan banjir agar intervensi lebih tepat sasaran.
Wakil Wali Kota Raja Ariza menegaskan dukungan penuh atas langkah tersebut. “Kolaborasi jadi kunci. Data sudah kita pegang, sekarang saatnya tindak lanjut dengan aksi nyata dan dukungan anggaran,” katanya. (red)
Discussion about this post