Tanjungpinang, Lidiknusantara.com – Pemerintah Kota Tanjungpinang menegaskan pinjaman daerah yang sudah berjalan pada 2025 maupun rencana 2026 diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Fokus utamanya menyasar penanggulangan banjir dan peningkatan pelayanan publik.
Sekretaris Daerah Tanjungpinang, Zulhidayat, menyampaikan hal itu dalam diskusi publik bertema “Pinjaman untuk Pembangunan, Solusi atau Beban Baru?” di kantor Ulasan Network, Rabu (3/9/2025). Ia menekankan, skema pinjaman tidak lepas dari mekanisme APBD yang diawasi DPRD serta diaudit BPK.
“Satu rupiah pun dari pinjaman akan tercatat dan terpantau. Tidak ada pinjaman yang diwariskan melewati masa jabatan,” ujarnya.
Menurut Zulhidayat, pinjaman 2025 berbentuk talangan kas untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga, termasuk UMKM mitra pemerintah.
“Kalau hanya mengandalkan PAD, penerimaan masuk bertahap. Dengan pinjaman, kewajiban bisa segera dibayar. Cicilan berjalan dan lunas hingga 31 Desember 2025,” jelasnya.
Untuk 2026, pemerintah masih mengkaji besaran pinjaman serta kemampuan bayar. Vendor yang menawarkan kerja sama juga tengah diseleksi secara transparan. “Kami akan pilih opsi terbaik bagi pemerintah dan masyarakat,” tambahnya.
Program Prioritas
Program prioritas diarahkan ke penanganan banjir. Pemko menyiapkan pembangunan kolam retensi di kawasan rawan genangan seperti Jalan Sulaiman Abdullah dan Kampung Kolam, dengan kebutuhan anggaran pembebasan lahan sekitar Rp7–8 miliar.
Pembangunan fisik akan didukung APBN melalui Kementerian PUPR. “Banjir harus ditangani komprehensif, bukan parsial. Itu harus dimulai sekarang,” tegasnya.
Selain banjir, Pemko juga mengejar peningkatan pelayanan publik. Beberapa kantor kelurahan masih tergenang saat hujan, sementara sejumlah sekolah menjalankan dua hingga tiga shift karena keterbatasan ruang kelas.
“Ini PR yang harus segera diselesaikan, termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan,” kata Zulhidayat.
Dari sisi fiskal, ia menilai ruang fiskal 2026 relatif lebih longgar, namun pada 2027–2030 pemerintah mulai mencicil pinjaman. Karena itu, peningkatan PAD menjadi kunci.
“Fokusnya bukan menaikkan tarif, tapi menutup kebocoran, salah satunya sektor parkir. Selama sistem tunai, kebocoran pasti terjadi. Ke depan, sistem harus non-tunai,” ungkapnya.
Ia juga mencontohkan manfaat pinjaman tahun ini, mulai dari pembayaran tunda bayar UMKM hingga pembangunan infrastruktur strategis. Jalan Bandara dan Jalan Merdeka, yang dibiayai pinjaman sebelumnya, kini berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Tanggapan Para Pengamat
Pengamat politik Stisipol Raja Haji, Ferizon, menilai kebijakan pinjaman bisa menjadi solusi selama kemampuan bayar terjaga. “Risiko harus dihitung, tapi manfaatnya bisa dirasakan langsung,” ucapnya.
Sementara pengamat ekonomi STIE Tanjungpinang, Dimas Satriadi, menegaskan pinjaman pembangunan lazim dilakukan banyak negara.
“Yang penting dana dipakai untuk proyek produktif. Kalau diarahkan ke infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengendalian banjir, itu investasi sosial-ekonomi besar bagi masyarakat,” jelasnya. (red)
Discussion about this post