Sekolah Rakyat Tanjungpinang: 100 Kuota Gratis untuk Anak dari Keluarga Tidak Mampu

TANJUNGPINANG – Kota Tanjungpinang resmi ditetapkan sebagai salah satu dari 13 daerah di Indonesia yang menjalankan program Rintisan Sekolah Rakyat (SR) Tahap 1 untuk tahun ajaran 2025/2026.

LIDIKNUSANTARA.COM – Program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis berbasis asrama (boarding school) yang berfokus pada pembentukan karakter dan kemandirian.

Sebanyak 100 kuota disiapkan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu di Tanjungpinang. Yaitu 50 untuk jenjang SD, 25 SMP, dan 25 SMA. Seluruh biaya, mulai dari pendidikan, kebutuhan sekolah, hingga biaya hidup, ditanggung negara secara penuh.

Untuk sementara, proses belajar akan dilaksanakan di eks SMPN 15 Kota Tanjungpinang sambil menunggu pembangunan gedung sekolah definitif di kawasan Madong, Kampung Bugis.

Sistem asrama akan diberlakukan sejak awal guna membentuk pola hidup disiplin dan bertanggung jawab bagi peserta didik.

Sekda Kota Tanjungpinang Zulhidayat mengungkapkan, dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terdapat 9.308 anak dari keluarga desil 1 dan 2 yang masuk kategori prasejahtera. Dari verifikasi awal oleh pendamping PKH, sudah 16 anak menyatakan siap mengikuti program ini.

“Ini bukan sekadar bantuan pendidikan, tapi investasi masa depan anak-anak dari keluarga miskin agar mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan,” tegas Zulhidayat, Kamis (31/7/2025).

Dinsos Jaring Calon Siswa

Dinas Sosial Kota Tanjungpinang telah menyurati seluruh kelurahan untuk menjaring lebih banyak calon peserta. Pendaftaran dibuka hingga 4 Agustus 2025, melalui pendamping PKH atau kantor kelurahan setempat.

Syarat utama: calon siswa harus berasal dari keluarga penerima manfaat yang tercatat dalam DTSEN atau menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Seleksi akan mencakup verifikasi data, wawancara, dan home visit oleh tim gabungan dari Dinsos, PKH, dan penyelenggara SR.

Program ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan melalui akses pendidikan.

Kolaborasi antara Kemensos, SDM PKH, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan diharapkan dapat melahirkan generasi yang tangguh, berdaya saing, dan mandiri. (red)